Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu bahwa pemerintahan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat.

Ia tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri,tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyaraakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama (Rasyid, 1998). Karenanya birokrasi publik berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan layanan baik dan profesional. Dengan demikian saya mengangkat judul kelemahan dalam pelayanan pembuatan E-KTP.

Akhir-akhir ini, pemerintah Indonesia sedang gencar mempromosikan program elektronik KTP (e-KTP). KTP elektronik ialah dokumen kependudukan yang memiliki Sistem keamanan, baik secara administrasi maupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional. Program e-KTP ini bertujuan untuk meminimalisirkecurangan adanya KTP ganda. Adapun hal yang dapat terjadi dengan penggandaan KTP ini, antara lain adalah redundansi data saat survei kependudukan, daftar pemilih tetap pada pemilihan umum, dan sebagainya (Anonim1, 2011).

1.2 Rumusan masalah

a) Apakah yang dimaksud dengan E-KTP?

b) Apakah yang Dimaksud dengan birokrasi ?

c. Apa saja kelemahan yang dihadapi dalam pelayanan pembuatan E-KTP?

1.3 Tujuan Penulisan

a) Untuk memahami apa yang dimaksud dengan E-KTP

b. Untuk memahami apa yang dimaksud dengan birokrasi

c) Untuk mengetahui apa saja kendala yang di hadapi dalam pelayanan E-KTP

d) Untuk mengetahui apakah E-KTP sudah tepat diterapkan dinegara kita

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Definisi Electronic-KTP

Kartu Tanda Penduduk elektronik atau electronic-KTP (e-KTP) adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dibuat secara elektronik, dalam artian baik dari segi fisik maupun penggunaannya berfungsi secara komputerisasi. Program e-KTP diluncurkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada bulan Februari 2011 dimana pelaksanannya terbagi dalam dua tahap. Tahap pertama dimulai pada tahun 2011 dan berakhir pada 30 April 2012 yang mencakup 67 juta penduduk di 2348 kecamatan dan 197 kabupaten/kota. Sedangkan tahap kedua mencakup 105 juta penduduk yang tersebar di 300 kabupaten/kota lainnya di Indonesia. Secara keseluruhan, pada akhir 2012, ditargetkan setidaknya 172 juta penduduk sudah memiliki e-KTP.

Program e-KTP dilatarbelakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional/nasional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini disebabkan belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Fakta tersebut memberi peluang penduduk yang ingin berbuat curang dalam hal-hal tertentu dengan manggandakan KTP-nya. Misalnya dapat digunakan untuk:

1. Menghindari pajak

2. Memudahkan pembuatan paspor yang tidak dapat dibuat diseluruh kota

3. Mengamankan korupsi atau kejahatan/kriminalitas lainnya

4. Menyembunyikan identitas (seperti teroris)

5. Memalsukan dan menggandakan ktp

Oleh karena itu, didorong oleh pelaksanaan pemerintahan elektronik (e-Government) serta untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menerapkan suatu sistem informasi kependudukan yang berbasiskan teknologi yaitu Kartu Tanda Penduduk elektronik atau e-KTP.

2.2 Pengertian Birokrasi

Sejauh ini, birokrasi menunjuk pada empat pengertian, yaitu: Pertama, menunjuk pada kelompok pranata atau lembaga tertentu. Pengertian ini menyamakan birokrasi dengan biro. Kedua, menunjuk pada metode khusus untuk pengalokasian sumberdaya dalam suatu organisasi besar. Pengertian ini berpadanan dengan istilah pengambilan keputusan birokratis. Ketiga, menunjuk pada “kebiroan” atau mutu yang membedakan antara biro-biro dengan jenis-jenis organisasi lain. Pengertian ini lebih menunjuk pada sifat-sifat statis organisasi (Downs, 1967 dalam Thoha, 2003). Keempat, sebagai kelompok orang, yakni orang-orang yang digaji yang berfungsi dalam pemerintahan (Castle, Suyatno, dan Nurhadiantomo, 1983). Dalam kehidupan sehari-hari istilah Birokrasi setidak-tidaknya dimaknai sebagai berikut (Albrow dalam Zauhar, 1996):

1. Bureaucracy as Rational Organization

Birokasi sebagai Organisasi Rasional. Dalam pengertian ini birokrasi dimaknai sebagai suatu organisasi yang rasional dalam melaksanakan setiap aktivitasnya. Setiap tindakan birokrasi hendaknya mengacu pada pertimbangan-pertimbangan rasional.

2. Bureaucracy as Rule by Official

Birokrasi sebagai Aturan yang dijalankan oleh para pejabat. Birokrasi merupakan seperangkat aturan yang dijalankan oleh para pejabat dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Aturan-aturan itu dibuat guna mempermudah proses pelayanan publik. Namun pada kenyataannya aturan tersebut sering disalahgunakn demi kepentingan pejabat yang bersangkutan. Akibatnya masyarakat menjadi antipati dengan berbagai aturan yang dibuat oleh pejabat publik dan cenderung tidak ditaati.

3. Bureaucracy as Organizational Ineficiency

Birokrasi sebagai Pemborosan yang dilakukan oleh organisasi. Pemborosan(ineficiency) yang dimaksudkan adalah pemborosan dalam segi waktu,tenaga, finansial maupun sumber daya lainnya. Seringkali niat baik birokrasiuntuk memberikan layanan yang efisien justru berbalik menjadi layanan yang tidak efisien dan mengecewakan masyarakat. Karena itu masyarakat menjadi apatis terhadap berbagai slogan efisiensi yang disampaikan oleh aparat birokrasi. Semangat debirokratisasi menjadi tidak bermakna k arena tidakdiimbangi dengan sikap dan perilaku para pejabat yang tidak konsisten dan konsekuen dengan pernyataannya. Birokrasi justru dianggap sebagai tempat bersarangnya berbagai penyakit organisasi modern seperti pembengkakan pegawai, biaya tinggi dan sulit beradaptasi dengan lingkungannya.

4. Bureaucracy as Public Administration

Birokrasi sebagai Administrasi Publik. Birokrasi dalam hal ini disama artikan dengan administrasi publik. Administrasi Publik adalah proses pengelolaan sumber daya publik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat. Birokrasi adalah unsur pelaksana dari administrasi publik agar tujuan pelayanan kepada masyarakat tercapai secara efektif, efisien dan rasional.

5. Bureaucracy as Administration by Officials

Birokrasi sebagai Administrasi yang dilaksanakan oleh para pegawai. Dalam hal ini pemahaman terhadap makna birokrasi hampir sama dengan bureaucracy as rule by official dan bureaucracy as public administration.

6. Bureaucracy as the Organization

Birokrasi sebagai Organisasi. Organisasi yang dimaksudkan adalah organisasi memiliki struktur dan aturan-aturan yang jelas dan formal. Organisasi merupakan suatu sistem kerjasama yang melibatkan banyak orang, dimana setiap orang mempunyai peran dan fungsi serta tugas yang saling mendukung demi tercapainya tujuan organisasi. Organisasi sebagai sistem kerjasama berarti: (a) sistem mengenai pekerjaan-pekerjaan yang dirumuskan secara baik, dimana masing-masing mengandung wewenang, tugas dan tanggung jawab yang memungkinkan setiap orang dapat bekerjasama secara efektif; (b) sistem penugasan pekerjaan kepada orangorang berdasarkan kekhususan bidang kerja masing-masing; (c) sistem yang terencana dari suatu bentuk kerjasama yang memberikan peran tertentu untuk dilaksanakan kepada anggotanya.

7. Bureaucracy as Modern Society

Birokrasi merupakan ciri dari masyarakat modern. Bagi masyarakat modern keberaturan merupakan sebuah kemestian. Keberaturan itu dapat dicapai jika dilaksanakan oleh suatu institusi formal yang dapat mengendalikan perilaku menyimpang masyarakat. Institusi formal itu adalah birokrasi. Secara etimologi Birokrasi berasal dari istilah ‘buralist’ yang dikembangkan oleh Reiheer von Stein pada 1821, kemudian menjadi ‘bureaucracy’ yang akhir-akhir ini ditandai dengan cara-cara kerja yang rasional, impersoal dan leglistik (Thoha, 1995 dalam Hariyoso, 2002). Birokrasi menurut Evers dalam Zauhar (1996) dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori yaitu:

1. Birokrasi dipandang sebagai rasionalisme prosedur pemerintahan dan aparat administrasi publik. Makna ini adalah sejalan dengan ide Weber tentang birokrasi, dan oleh Evers dinamakan Birokrasi Weber (BW).

2. Birokrasi dipandang sebagai bentuk organisasi yang membengkak dan jumlah pegawai yang besar. Konsep inilah yang sering disebut Parkinson Law.

3. Birokrasi dipandang sebagai perluasan kekuasaan pemerintah dengan maksud mengontrol kegiatan masyarakat. Oleh Evers (dalam Zauhar) disebut Orwelisasi.

Dengan demikian maka Istilah Birokrasi dalam masyarakat dimaknai secara diametral (bertentangan satu sama lain yang tidak mungkin mencapai titik temu):

1. Secara Positif: Birokrasi sebagai alat yang efisien dan efektif untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan adanya alat yang efisien dan efektif ini maka tujuan suatu organisasi (privat maupun publik) lebih mudah tercapai.

2. Secara Negatif: Birokrasi sebagai alat untuk memperoleh, mempertahankan dan melaksanakan kekuasaan. Birokrasi adalah sesuatu yang penuh dengan kekakuan (inflexibility) dan kemandegan struktural (structural static), tatacara yang berlebihan (ritualism) dan penyimpangan sasaran (pervesion goals), sifat pengabaian (alienation) serta otomatis (automatism) dan menutup diri terhadap perbedaan pendapat (constrain of dissent). Birokrasi seperti ini menurut Marx bersifat parasitik dan eksploitatif. Dengan demikian maka Birokrasi dapat juga dimaknai sebagai suatu sistem kerja yang berlaku dalam suatu organisasi (baik publik maupun swasta) yang mengatur secara ke dalam maupun keluar. Mengatur ke dalam berarti berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut hubungan atau interaksi antara manusia dalam organisasi juga antara manusia dengan sumber daya organisasi lainnya. Sedangkan mengatur keluar berarti berhubungan dengan interaksi antara organisasi dengan pihak lain baik dengan lembaga lain maupun dengan individu-individu.

Konsep birokrasi sesungguhnya berupaya mengaplikasikan prinsipprinsip

organisasi yang dimaksudkan untuk memperbaiki efisiensi administrasi, meskipun birokrasi yang keterlaluan seringkali justru menimbulkan efek yang tidak baik. Mouzelis menambahkan bahwa dalam birokrasi terdapat aturanaturan yang rasional, struktur organisasi dan proses berdasar pengetahuan teknis dan dengan efisiensi yang setinggi-tingginya. Di samping diberikan makna yang cukup positif tersebut, birokrasi juga sering dimaknai secara negatif. Dalam perspektif yang negatif ini birokrasi dimaknai sebagai sebagai suatu proses yang berbelit-belit, waktu yang lama, biaya yang mahal dan menimbulkan keluh kesah yang pada akhirnya ada anggapan bahwa birokrasi itu tidak efisien dan bahkan tidak adil. Biasanya masalah administrasi yang kompleks dan ruwet terdapat pada organisasi besar, seperti organisasi pemerintahan. Akan tetapi, sebenarnya

birokrasi tidak dibatasi hanya pada institusi sektor publik saja. Serikat Dagang, Universitas, dan LSM merupakan contoh birokrasi di luar pemerintah.

Berikut ini adalah beberapa pengertian birokrasi dalam pandangan beberapa pakar:

1. Max Weber

Weber menulis banyak sekali tentang kedudukan pejabat dalam masyarakat modern. Baginya kedudukan pejabat merupakan tipe penanan sosial yang makin penting. Ciri-ciri yang berbeda dari peranan ini ialah: pertama, seseorang memiliki tugas-tugas khusus untuk dilakukan. Kedua, bahwa fasilitas dan sumber-sumber yang diperlukan untuk memenuhi tugas-tugas itu diberikan oleh orang orang lain, bukan oleh pemegang peranan itu. Dalam hal ini, pejabat memiki posisi yang sama dengan pekerja pabrik, sedang Weber secara modern mengartikannya sebagai individu dari alat-alat produksi. Tetapi pejabat memiliki ciri yang membedakannya dengan pekerja: ia memiliki otoritas. Karena pejabat memiliki otoritas dan pada saat yang sama inilah sumbangannya, ia berlaku hampir tanpa penjelasan bahwa suatu jabatan tercakup dalam administrasi (setiap bentuk otoritas mengekspresikan dirinya sendiri dan fungsinya sebagai administrasi). Bagi Weber membicarakan pejabat-pejabat administrasi adalah bertele-tele. Meskipun demikian konsep tersebut muncul pertama kalinya. Perwira Tentara, Pendeta, Manajer Pabrik semuanya adalah pejabat yang menghabiskan waktunya untuk menginterpretasikan dan memindahkan instruksi tertulis. Ciri pokok pejabat birokrasi adalah orang yang diangkat, bukan dipilih. Dengan menyatakan hal ini Weber telah hampir sampai pada definisi umumnya yang dikenakan terhadap birokrasi. Weber memandang Birokrasi sebagai birokrasi rasional atau ideal sebagai unsur pokok dalam rasionalisasi dunia modern, yang baginya jauh lebih penting dari seluruh proses sosial (Sarundajang, 2003).

2. Farel Heady (1989):

Birokrasi adalah struktur tertentu yang memiliki karakteristik tertentu: hierarki, diferensiasi dan kualifikasi atau kompetensi. Hierarkhi bekaitan dengan struktur jabatan yang mengakibatkan perbedaan tugas dan wewenang antar anggota organisasi. Diferensisasi yang dimaksud adalah perbedaan tugas dan wewenang antar anggota organisasi birokrasi dalam mencapai tujuan. Sedangkan kualifikasi atau kompetensi maksudnya adalah seorang birokrat hendaknya orang yang memiliki kualifikasi atau kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya secara profesional. Dalam hal ini seorang birokrat bukanlah orang yang tidak tahu menahu tentang tugas dan wewenangnya, melainkan orang yang sangat profesional dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut.

3. Hegel:

Birokrasi adalah institusi yang menduduki posisi organiik yang netral di dalam struktur sosial dan berfungsi sebagai penghubung antara Negara yang memanifestasikan kepentingan umum, dan masyarakat sipil yang mewakili kepentingan khusus dalam masyarakat. Hegel melihat, bahwa birokrasi merupakan jembatan yang dibuat untuk menghubungkan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan negara yang dalam saat-saat tertentu berbeda. Oleh sebab itu peran birokrasi menjadi sangat strategis dalam rangka menyatukan persepsi dan perspektif antara Negara (pemerintah) dan masyarakat sehingga tidak terjadi kekacauan.

4. Karl Marx

Birokrasi adalah Organisasi yang bersifat Parasitik dan Eksploitatif. Birokrasi merupakan Instrumen bagi kelas yang berkuasa untuk mengekploitasi kelas sosial yang lain (yang dikuasai). Birokrasi berfungsi untuk mempertahankan privilage dan status quo bagi kepentingan kelas kapitalis. Dalam pandangan Marx yang berbeda dengan Hegel, birokrasi merupakan sistem yang diciptakan oleh kalangan atas (the have) untuk mperdayai kalangan bawah (the have not) demi mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. Dalam hal ini birokrasi menjadi kambing hitam bagi kesalahan penguasa terhadap rakyatnya. Segenap kesalahan penguasa akhirnya tertumpu pada birokrasi yang sebenarnya hanya menjadi alat saja.

5. Blau dan Meyer

Birokrasi adalah sesuatu yang penuh dengan kekakuan (inflexibility) dan kemandegan struktural (structural static), tata cara yang berlebihan (ritualism) dan penyimpangan sasaran (pervesion goals), sifat pengabaian (alienation) serta otomatis (automatism) dan menutup diri terhadap perbedaan pendapat (constrain of dissent). Dengan demikian Blau dan Meyer melihat bahwa birokrasi adalah sesuatu yang negative yang hanya akan menjadi masalah bagi masyarakat.

6. Yahya Muhaimin

Keseluruhan aparat pemerintah, baik sipil maupun militer yang bertugas membantu pemerintah (untuk memberikan pelayanan publik) dan menerima gaji dari pemerintah karena statusnya itu.

7. Almond and Powell (1966):

The Governmental Bureaucracy is a group of formally organized offices and duties, lnked in a complex grading subordinates to the formal roler maker (Birokrasi Pemerintahan adalah sekumpulan tugas dan jabatan yang terorganisir secara formal berkaitan dengan jenjang yang kompleks dan tunduk pada pembuat peran formal) Dari berbagai pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa Birokrasi sesungguhnya dapat dipahami dan diberi pengertian sebagai suatu sistem kerja yang berlaku dalam organisasi yang mengatur interaksi sosial baik ke dalam maupun keluar. Secara spesifik birokrasi publik (pemerintahan) dapat dimaknai sebagai institusi atau agen pemerintahan yang dilengkapi dengan otoritas sistematik dan rasional dengan aturan-aturan yang lugas (a system of authority relations defined by rationally developed rule) (Chandler and Plano, 1982 dalam Hariyoso, 2002)

2.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi birokrasi

a. Faktor budaya

· Budaya dan perilaku koruptif yang sudah terlembaga (“uang administrasi” atau uang “pelicin”)

· Budaya “sungkan dan tidak enak” dari sisi masyarakat

· Masyarakat harus menanggung biaya ganda karena zero sum game

· Internalisasi budaya dalam mekanisme informal yang profesional

b. Faktor individu

· Perilaku individu sangat bersifat unik dan tergantung pada mentalitas dan moralitas

· Perilaku individu juga terkait dengan kesempatan yang dimiliki seseorang yang memiliki jabatan dan otoritas

· Perilaku opportunistik hidup subur dalam sebuah sistem yang korup

· Individu yang jujur seringkali dianggap menyimpang dan tidak mendapat tempat

c. Faktor organisasi dan manajemen

· Meliputi struktur, proses, leadership, kepegawaian dan hubungan antara pemerintah dan masyarakat

· Struktur birokrasi masih bersifat hirarkis sentralistis dan tidak terdesentralisasi

· Proses Birokrasi seringkali belum memiliki dan tidak melaksanakan prinsip-prinsip efisiensi, transparansi, efektivitas dan keadilan

· Birokrasi juga sangat ditentukan oleh peran kepemimpinan yang kredibel

· Dalam aspek kepegawaian, Birokrasi dipengaruhi oleh rendahnya gaji, proses rekrutmen yang belum memadai, dan kompetensi yang rendah.

· Hubungan masyarakat dan pemerintah dalam Birokrasi belum setara; pengaduan dan partisipasi masyarakat masih belum memiliki tempat (citizen charter)

d. Faktor politik

· Ketidaksetaraan sistem birokrasi dengan sistem politik dan sistem hukum

· Birokrasi menjadi “Geld Automaten” bagi partai politik

· Kooptasi pengangkatan jabatan birokrasi oleh partai politik

2.4 Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah di Indonesia

Dalam makalah ini kami mencoba untuk memaparkan secara jelas kondisi birokrasi di Indonesia. Di Negara-negara berkembang, tipe birokrasi yang diidealkan oleh Max Weber Nampak belum dapat berkembang dan berjalan dengan baik. Sebagai salah satu Negara yang berkembang Indonesia tidak terlepas dari realita di atas. Meski sudah mengenal birokrasi yang modern, namun jauh sebelum itu, masyarakat Indonesia sudah mengenal dan menerapkan sejenis birokrasi kerajaan, sehingga dalam upaya penerapan birokrasi yang modern, yang terjadi hanya bentuk luarnya saja, belum tata nilainya. Sebagaimana yang telah ditetapkan di Indonesia lebih mendekati pengertian Weber mengenai dominasi patrimonial, dimana jabatan dan perilaku di dalam hirarki lebih didasarkan pada hubungan pribadi. Dalam model Weber , tentang dominasi birokrasi patrimonial individu-individu dan golongan yang berkuasa dan mengontrol kekuasaaan dan otoritas jabatan untuk kepentingan ekonomi politik mereka.

Cirri-ciri dominasi birokrasi patrimonial menurut Weber yang hampir secara keseluruhan terjadi di Indonesia antara lain:

1. Pejabat-pejabat disaring atas kineerja pribadi

2. Jabatan dipandang sebagai sumber kekuasaan atau kekayaaan

3. Pejabat-pejabat mengontrol, baik fungsi politik atau pun administrative

4. Setiap tindakan diarahkan oleh hubungan pribadi dan politik

2.5 Kelemahan Pelayanan Pembuatan E-KTP

1. Kurang efektifnya pelayanan yang telah diberikan oleh petugas

Pengurusan e-KTP di seluruh kecamatan di Indonesia yang tanpa dipungut biaya administrasi saat ini, membuat animo masyarakat sangat tinggi untuk segera mengurus dan mendapatkan e-KTP tersebut.

Hanya saja, dalam pengurusan e-KTP ini, masih ditemukan kelemahan kelemahan di lapangan yang dilakukan petugas di kecamatan. Kelemahan ini antara lain seperti masyarakat yang mendatangi kantor camat untuk mengurus e-KTP sesuai jadwal yang telah ditetapkan, ternyata tidak mendapatkan pelayanan maksimal.

Bayangkana saja, warga yang mendatangi kantor camat sejak pukul 7.30 WIB hingga pukul 16.30 WIB menunggu giliran, tatapi akhirnya mereka tak terlayani akibat waktu pengurusan yang tidak sesuai dengan yang dijadwalkan. Seperti yang dialami Salah satu warga Kelurahan Pulau yang mengurus e-KTP di Kantor Camat Bangkinang Seberang. Ia mengaku mendatangi kantor camat tersebut sejak pukul 7.00 WIB dan menunggu giliran hingga pukul 16.30 WIB. Namun tak kunjung gilirannya untuk dipanggil, yang menyebabkan ia kecewa.

Hal itu disampaikan Yasmin kepada KR, Rabu (21/12), yang mengaku sangat kecewa karena sudah mengantri sejak pagi. Dan alhasil ketika ditanya kepada petugas, tetapi yang didapat nya yaitu jawabnya ketus sambil berkata bapak urus saja tahun 2012 nanti, yang jelas dengan prosedur yang sangat panjang, ini menandakan pelayanan pembuatan E-KTP kurang maksimal. Seharusnya aparatur kecamatan agar dapat mengatur jadwal pengurusan e-KTP tersebut, dan semestinya disesuaikan dengan kuota masing-masing wilayah kelurahana/desa.

2. Kurangnya alat dalam pelayanan pembuatan E-KTP

Seperti yang terjadi di Depok saat ini, hanya satu di antara 63 kelurahan di Depok yang sudah rampung mendata dan memberi layanan pembuatan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Sebanyak 17 kelurhan diantaranya bahkan belum tersentuh sama sekali oleh layanan tersebut. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, Mulyamto mengatakan kendala utama yang dihadapi adalah soal listrik dan peralatan untuk membuat KTP baru itu. “Listrik sering mati dan alat suka macet, sedangkan pihak konsorsium bilang di gudang alatnya sudah kosong,”

Saat ini Depok sudah memakai 50 dari 63 alat yang dibutuhkan untuk 46 kelurahan. Ada tiga kelurahan yang diprioritaskan sehingga mendapat dua alat, yakni Kelurahan Suka Maju, Tugu, dan Mekar Jaya. “Satu alat cadangan dipakai keliling pakai mobil,” katanya. Kelurahan yang sudah merampungkan layanan pembuatan e-KTP adalah Jati Mulia di Kecamatan Cilodong. Total warga Depok yang sudah terdaftar dalam pelayanan e-KTP sekitar 153.997 orang, atau sekitar 12 persen dari 1,3 juta warga wajib KTP. “Itu total per 21 Desember,” Adapun jumlah kelurahan yang belum tersentuh pelayanan e-KTP ada 17 di tujuh kecamatan.meski pihaknya tidak lagi menetapkan target penyelesaian layanan e-KTP, mereka tetap berusaha menyelesaikan secepatnya. Dengan alat yang ada dan masih berfungsi, mereka mengatakan, kelurahan yang jumlah penduduknya padat mendapat prioritas layanan. Sementara itu, layanan yang sama baru akan dimulai pada April tahun depan di Kota Bogor. Mereka tinggal menunggu pasokan alat. Dari 68 kelurahan yang ada di Kota Bogor, Kementerian Dalam Negeri baru mengirim 12 unit. “Kenapa baru April nanti dimulai karena kamu menunggu kekurangan alatnya. Minimal harus ada 20 unit. Dengan demikian pemerintah harus menyiapkan peralatan sesuai dengan kebutuhan perkecamatan agar pelayanan E-KTP terealisasikan dengan baik.

3. Kurangnya Informasi yang jelas untuk masyarakat

Dengan kurangnya informasi kepada masyarakat khusunya masyarakat awam, sehingga masyarakat salah tangapan dalam pembuatan E-KTP tersebut,seperti masyarakat yang tidak mendapat undangan mengikut antri di kecamatan sampai berjam-jam dan kecewa kepada pelayanan tersebut.

Padahal seharusnya masyarakat yang telah mendapat undangan dahulu yang dapat dilayani dalam pembuatan E-KTP. Contohnya seperti yang terjadi pada KOBA - Program E-KTP yang mulai dilaunching di beberapa daerah di Bangka Belitung (Babel) mulai mengalami berbagai masalah

Di Kabupaten Bangka Tengah (Bateng), beberapa warga yang tidak tahu mengenai program tersebut, mulai kecewa dengan pelayanan pembuatan E-KTP tersebut. Seperti yang diungkapkan salah satu warga Arung dalam Koba beberapa waktu lalu. Ia mengaku kecewa tidak dilayani oleh petugas kecamatan, kendati sudah mengantri sekian lama. Ia akhirnya memutuskan pulang dan urung membuat E-KTP tersebut.Karna sudah tiga kali ngatri setiap dipangil oelh petugas pembuatan E-KTP bilang tidak bisa buat sekarang karna tidak mempunyai undangan. Padahal kami lah berjam-jam ngantri", tetapi setelah ada penjelasan dari media ini, akhirnya masyarakat tersebut bisa memahami bahwa program E - KTP merupakan program nasionalyang berkelanjutan.

Bagi warga yang belum mendapatkan undangan, nanti akan tetap dilayani belakangan pada tahun 2012 secara gratis. "Program ini kebijakan pemerintah pusat dan merupakan program berkelanjutan. Jadi, blanko undangan itupun dari pusat. Dan itu memang terbatas sesuai dengan database yang di serahkan ke pusat.

Apabila dilayani layani, nanti terjadi kekurangan blanko undangan"masyarakat yang mendapatkan blanko undangan dalam pembuatan E-KTP adalah warga yang terdatadalam database. "Sistem administrasi kependudukan kita di Bateng ini kan baru berlaku sejak tahun 2008. Jadi, warga yang terangkum dalam database Dindukcapil itu adalah warga yang pembuatan KTP konvensionalnya mulai dari tahun 2008 hingga periode 31 Juli 2011. Jadi Pembuatan KTP konvensionalnya dibawah tahun 2008, belum masuk database", bahwa warga yangmasuk dalam database pun kemudian akan dilakukan pemutakhiran kembali pada tahun 2010 lalu.

Dengan situasi tersebut disebabkan karena antusiasnya warga dalam pembuatan E-KTP, sehingga menyebabkan mereka (warga) datang beramai-ramai dan membuat petugas agak kewalahan. Namun, petugas pun tidak bisa berbuat apa-apa terhadap warga yang tidak memiliki blankoundangan, karena memang sistemnya dari pusat seperti itu. Untuk pembuatan E-KTP yang sudah berjalan sejak Rabu tanggal 21 September 2011 lalu,berjalan cukup baik. Antusiasme masyarakat Bateng pun cukup tinggi, sehingga hal inipun mempermudah Dindukcapil dalam menyukseskan program nasional tersebut.

4. Listrik Hambat Pelaksanaan e-KTP

Hambatan berikutnya yaitu pemadaman listrik, SEPERTI yang terjadi di PEKANBARU, Kabupaten Kampar,pemadaman listtrik tersebut sampai 3 jam sehingga menghambat dalam pelaksanaan pelayanan pembuatan E-KTP Kepala Bidang Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kampar, Hamida kepada Tribun, Minggu (4/12) mengatakan, pemadaman listrik oleh PLN sangat mengganggu pengerjaan e-KTP di seluruh Kecamatan se Kabupaten Kampar.

Dengan demikian kendala yang dihadapi dengan pemadaman listrik, alat e-KTP tidak bisa bekerja, meski Pemerintah Kecamatan memiliki mesin pembangkit listrik (generator set). ” kalau pakai genset. Pemadaman listrik mengurangui waktu yang tersedia merekam warga membuat e-KTP perharinya. Hamida mengatakan, untuk mengatasinya, kecamataan harus memperpanjang jam buka layanan pembuatan e-KTP hingga malam, bahkan sampai pukul 24.00 WIB.

Tidak itu saja Kendala yang diahadapi,salah satunya berasal dari masyarakat yang wajib KTP. Menurut Hamida, mereka masih menemukan warga yang belum meiliki kesadaran tinggi mengurus e-KTP.

5. Tidak dibayarnya tenaga honorer pembuatan E-KTP

Keluhkan ratusan tenaga honorer, kalau honor mereka belum dibayar padahal untuk menunjang kelancaran tugas sehari-hari mereka. Ini bagaimana tangapan sebagai aparatur pemerintah.

Padahal honor yang telah dijanjikan oleh pemerintah seharus sudah diterima tetapi belum.dengan belum diterima nya honor para tenaga pelayan pembuatan E-KTP, mempengaruhi kurang maksimalnya pelayanan yang diberika, sebab kenapa, mereka mulai malas bekerja atau melayani masyarakat dalam pembuatan E-KTP.sebenarnya pembayaran honor bagi para operator itu sebetulnya sudah disetujui DPRD Seluma,Provinsi Bengkulu, pada pembahasan APBD Perubahan 2011 sebesar Rp96 juta, bahkan pertengahan Desember ini honor mereka sudah bisa dibayarkan serta akan disalurkan ke masing-masing kecamatan.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

E-KTP (Elektronik Kartu Penduduk) adalah suatu kartu tanda penduduk yang dibuat dari mesin elektronik dan ditulis dengan data digital. E-KTP sengaja diadakan guna untuk mempermudah pemerintah dalam mengambil data penduduk, karena dengan e-KTP pemerintah bisa langsung melihat data dari KTP elektronik tersebut tanpa harus menunggu data yang harus disensus terlebih dahulu. E-KTP bisa terbilang lebih efektif dan efesien dibanding dengan KTP biasa.

Program e-KTP diluncurkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada bulan Februari 2011 dimana pelaksanannya terbagi dalam dua tahap. Tahap pertama dimulai pada tahun 2011 dan berakhir pada 30 April 2012 yang mencakup 67 juta penduduk di 2348 kecamatan dan 197 kabupaten/kota. Sedangkan tahap kedua mencakup 105 juta penduduk yang tersebar di 300 kabupaten/kota lainnya di Indonesia. Secara keseluruhan, pada akhir 2012, ditargetkan setidaknya 172 juta penduduk sudah memiliki e-KTP.

Masih banyaknya kendala yang dihadapi untuk pelayanan pembuatan e-KTP seperti masih kekurangan alat pembuatan e-KTP,kurang nya informasi yang berikan kepada masyarakat, serta sulitnya birokrasi dan tata cara pembuatan yang sering kali membuat masyarakat malas untuk mengurus ktp nya.

3.2 Saran

Dengan ditulisnya makalah yang menjelaskan tentang birokrasi pelayanan public E-KTP, kita Sebagai Anggota Masyarakat , semoga kita semua bisa benar-benar memahami tentang apa yang seharusnya kita dapatkan sebagai warga negara di negeri ini. Sehingga, jika ada hakhak yang belum kita dapatkan, kita bisa memperjuangkannya. Begitu juga sebaliknya, jika hak-hak sebagai warga negara telah kita terima, maka sepatutnya kita menjalankan kewajiban kita sebagai warga negara. Dengan demikian, negeri ini akan maju dan penuh dengan keadilan, kemakmuran, aman dan sejahtera

KOLEKSI TUGASKU - Reformasi Birokrasi Melalui Ideologi Pancasila

KEWARGANEGARAAN MAKALAH UMUM

Arika Blogger January 26, 2020 Add Comment

Arika Blogger

TUGAS

KEWARGANEGARAAN

Reformasi Birokrasi Melalui Ideologi Pancasila

Oleh :

NAMA : Stef Ardian Arika Jaya

NIM : 1715213120

KELAS : II D

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK MESIN

JURUSAN TEKNIK MESIN

POLITEKNIK NEGERI BALI

BADUNG

2018

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah negara yang berazaskan Pancasila dan memiliki sumber hukum yaitu UUD 1945. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diatur oleh hukum dan berbagai macam peraturan baik itu undang-undang, perpres, perpu, peraturan pemerintah, perda, dan lain sebagainya. Indonesia telah mengalami berbagai macam peristiwa yang menyangkut sistem pemerintahan.

Kini Indonesia memasuki masa reformasi. Masa dimana demokrasi dan kebebasan berpendapat menjadi yang utama di negeri ini. Sistem pemerintahan Indonesia dari waktu ke waktu semakin berkembang. Sampai sekarang sudah terjadi banyak sekali perubahan yang berarti dalam sistem pemerintahan Indonesia, salah satunya adalah perubahan dalam sistem birokrasi.

Di Negara berkembang terutama Indonesia, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat belum bisa dikatakan baik karena pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah belum bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kondisi geografis, sumber daya manusia, sumber penerimaan, dan teknologi informasi.

Dan pastinya sangat diperlukan solusi yang baik untuk mengatasi bagaimana caranya memperbaiki birokrasi yang ada di Indonesia, karena setiap negara yang baik juga memiliki kondisi birokrasi yang baik dan stabil.

Oleh karena itu makalah ini akan membahas bagaimana pelaksanaan birokrasi di Indonesia. Dan sudah bisa dianggap efisien atau belum jika dibandingkan dengan karakteristik birokrasi Weber.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat disusun rumusan sebagai berikut

1. Apa saja model- model Birokrasi?

2. Bagaimana model birokrasi Indonesia?

3. Apa kelebihan dan kekurangan model birokrasi Indonesia?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui model-model birokrasi.

2. Untuk mengetahui bagaimana model birokrasi Indonesia.

3. Untuk mengetahui apa kelebihan dan kekurangan model birokrasi Indonesia.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Birokrasi

1. Bureaucracy as Rational Organization

2. Bureaucracy as Rule by Official

3. Bureaucracy as Organizational Ineficiency

4. Bureaucracy as Public Administration

5. Bureaucracy as Administration by Officials

6. Bureaucracy as the Organization

7. Bureaucracy as Modern Society

2. Birokrasi dipandang sebagai bentuk organisasi yang membengkak dan jumlah pegawai yang besar. Konsep inilah yang sering disebut Parkinson Law.

3. Birokrasi dipandang sebagai perluasan kekuasaan pemerintah dengan maksud mengontrol kegiatan masyarakat. Oleh Evers (dalam Zauhar) disebut Orwelisasi.

Dengan demikian maka Istilah Birokrasi dalam masyarakat dimaknai secara diametral (bertentangan satu sama lain yang tidak mungkin mencapai titik temu):

Konsep birokrasi sesungguhnya berupaya mengaplikasikan prinsipprinsip organisasi yang dimaksudkan untuk memperbaiki efisiensi administrasi, meskipun birokrasi yang keterlaluan seringkali justru menimbulkan efek yang tidak baik. Mouzelis menambahkan bahwa dalam birokrasi terdapat aturanaturan yang rasional, struktur organisasi dan proses berdasar pengetahuan teknis dan dengan efisiensi yang setinggi-tingginya. Di samping diberikan makna yang cukup positif tersebut, birokrasi juga sering dimaknai secara negatif. Dalam perspektif yang negatif ini birokrasi dimaknai sebagai sebagai suatu proses yang berbelit-belit, waktu yang lama, biaya yang mahal dan menimbulkan keluh kesah yang pada akhirnya ada anggapan bahwa birokrasi itu tidak efisien dan bahkan tidak adil. Biasanya masalah administrasi yang kompleks dan ruwet terdapat pada organisasi besar, seperti organisasi pemerintahan. Akan tetapi, sebenarnya

birokrasi tidak dibatasi hanya pada institusi sektor publik saja. Serikat Dagang, Universitas, dan LSM merupakan contoh birokrasi di luar pemerintah.

Berikut ini adalah beberapa pengertian birokrasi dalam pandangan beberapa pakar:

1. Max Weber

2. Farel Heady (1989):

3. Hegel:

4. Karl Marx

5. Blau dan Meyer

6. Yahya Muhaimin

Keseluruhan aparat pemerintah, baik sipil maupun militer yang bertugas membantu pemerintah (untuk memberikan pelayanan publik) dan menerima gaji dari pemerintah karena statusnya itu.

7. Almond and Powell (1966):

2.2 Model Birokrasi Indonesia

Konsep Max Weber Berbicara soal birokrasi, kita pasti teringat konsep yang digagas Max Weber, sosiolog ternama asal Jerman, yang dikenal melalui ideal type (tipe ideal) birokrasi modern. Model itulah yang sering diadopsi dalam berbagai rujukan birokrasi negara Indonesia walaupun dalam penerapan tidak sepenuhnya bisa dilakukan. Tipe ideal itu melekat dalam struktur organisasi rasional dengan prinsip “rasionalitas”, yang bercirikan pembagian kerja, pelimpahan wewenang, impersonalitas, kualifikasi teknis, dan efisiensi.

Pada dasarnya, tipe ideal birokrasi yang diusung oleh Weber bertujuan ingin menghasilkan efisiensi dalam pengaturan negara. Tapi, kenyataan dalam praktik konsep Weber sudah tidak lagi sepenuhnya tepat disesuaikan dengan keadaan saat ini, apalagi dalam konteks Indonesia. Perlu ada pembaharuan makna dan kandungan birokrasi.Secara filosofis dalam paradigma Weberian, birokrasi merupakan organisasi yang rasional dengan mengedepankan mekanisme sosial yang “memaksimumkan efisiensi”. Pengertian efisiensi digunakan secara netral untuk mengacu pada aspek-aspek administrasi dan organisasi. Dalam pandangan ini, birokrasi dimaknai sebagai institusi formal yang memerankan fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Jadi, birokrasi dalam pengertian Weberian adalah fungsi dari biro untuk menjawab secara rasional terhadap serangkaian tujuan yang ditetapkan pemerintahan. Kalau boleh dibilang, birokrasi Weber berparadigma netral dan bebas nilai.

Meski sudah mengenal birokrasi yang modern, namun jauh sebelum itu, masyarakat Indonesia sudah mengenal dan menerapkan sejenis “ birokrasi kerajaan ” yang feudal aristokratik. Sehingga dalam upaya penerapan birokrasi modern,yang terjadi hanyalah bentuk luarnya saja, belum tata nilainya. Sebagaimana yang diteapkan di Indonesia lebih mendekati pengertian Weber mengenai “ dominasi patrimonial”, dimana jabatan dan perilaku di dalam hirarki lebih di dasarkan pada hubungan pribadi. Dalam model Weber, tentang dominasi birokrasi patrimonial individu-individu dan golongan yang berkuasa mengontrol kekuasaan dan otoritas jabatan untuk kepentingan ekonomi politik mereka.

Ciri-ciri dominasi birokrasi patrimonial ala Weber yang hampir secara keseluruhan terjadi di Indonesia antara lain pejabat-pejabat disaring atas kinerja pribadi, jabatan di pandang sebagai sumber kekuasaan atau kekayaan, pejabat-pejabat mengontrol,baik fungsi politik ataupun administrative, setiap tindakan diarahkan oleh hubungan pribadi dan politik.

Ada beberapa aspek pada penampilan birokrasi di Indonesia, antara lain:

1. Sentralisasi yang cukup kuat

Di Indonesia, kecenderungan sentralisasi yang amat kuat merupakan salah satu aspek yang menonjol dalam penampilan birokrasi pemerintah. Hal ini disebabkan karena birokrasi pemerintah bekerja dan berkembang dalam lingkungan yang kondusifterhadap hidup dan berkembangya nilai-nilai sentralistik tersebut.

2. Menilai tinggi keseragaman dan struktur birokrasi

Di Indonesia, keseragaman atau kesamaan bentuk susunan, jumlah unit, dan nama tiap unit birokrasi demikian menonjol dalam stuktur birokrasi pemerintah.

3. Pendelegasian wewenang yang kabur

Meskipun struktur birokrasi pada pemerintah Indonesia sudah hirarkis, dalam praktek perincian wewenang menurut jenjang sangat sulit dilaksanankan. Dalam kenyataanya, segala keputusan sangat bergantung pada pimpinan tertinggi dalam birokrasi. Sementara hubungan antar jenjang dalam birokrasi diwarnai oleh pola hubungan pribadi.

4. Kesulitan menyusun uraian tugas dan analisis jabatan

Meskipun perumusan uraian tugas dalam birokrasi merupakan kebutuhan yang sangat nyata, jarang sekali birokrasi kita memilikinya secara lengkap. Kalaupun adasering tidak dijalankan secara konsisten. Di samping hambatan yang berkaitan dengan keterampilan teknis dalam penyusunannya, hambatan yang dirasakan adalah adanya keengganan merumuskannya dengan tuntas. Kesulitan lain yang dihadapi birokrasi di Indonesia adalah kesulitan dalam merumuskan jabatan fungsional.

Hal lain yang cukup menarik dan dapat dijumpai dalam penampilan birokrasi pemerintah Indonesia adanya upacara-upacara yang bersifat formalitas dan hubungan yang bersifat pribadi. Hubungan yang bersifat pribadi sangat mendapat tempat dalam budaya birokrasi di Indonesia, karena dengan adanya hubungan pribadi dengan para key person banyak persoalan yang sulit menjadi mudah atau sebaliknya. Dapat dikatakan bahwa birokrasi di negara kita belum baik dan masih banyak yang perlu diperbaiki.

o Kelemahan Birokrasi Di Indonesia

Keluhan tentang birokrasi Indonesia umumnya bermuara pada penilaian bahwa birokrasi di Indonesia tidak netral. Dalam realitanya, yang menggejala di Indonesia saat ini adalah praktek buruk yang menyimpang dari teori idealismenya Weber. Dalam prakteknya, muncul kesan yang menunjukkan seakan-akan para pejabat dibiarkan menggunakan kedudukannya di birokrasi untuk kepentingan diri dan kelompok. Ini dapat dibuktikan dengan hadirnya bentuk praktek birokrasi yang tidak efisien dan bertele-tele.

o Harapan Model Birokrasi Masa Depan

Kebutuhan yang nyata saat ini dalam praktek birokrasi adalah bagaimana memenuhi kebutuhan konkret dari masyarakat. Kebutuhan akan peningkatan kualitas kehidupan politik menjadi suatu tuntutan yang tak terhindarkan. Kondisi birokrasi Indonesia yang masih bercorak patrimonial, adalah merupakan benang sejarah yang perlu diperhatikan dengan seksama. Dalam perkembangan kearah modernisasi menuntut adanya peningkatan kualitas administrasi dan manajemen.

Selain itu, dalam menghadapi kondisi saat ini dan menjawab tantangan masa sekarang, birokrasi Indonesia diharapkan mempunyai kharakteristik yang mampu bersifat netral, berorientasi pada masyarakat, dan mengurangi budaya patrimonial di dalam birokrasi tersebut.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Birokrasi adalah kekuasaan dari berbagai departemen pemerintahan dalam menentukan kebijakan system administrasi sipil dalam kewarganegaraan. Birokrasi memiliki tiga model, yaitu : model Weberian, model Marxis, dan model Parkinsonia.

Indonesia menganut model tipe idealnya Max Weber. Tipe ideal itu melekat dalam struktur organisasi rasional dengan prinsip “rasionalitas”, yang bercirikan pembagian kerja, pelimpahan wewenang, impersonalitas, kualifikasi teknis, dan efisiensi. Walau dalam penerapannya tidak bisa dilakukan sepenuhnya

Kelebihan model birokrasi model weberian adalah ada aturan, norma, dan prosedur untuk mengatur organisasi, ada spesialisasi pekerjaan dan job description yang jelas, ada hierarki otoritas yang formal, sehingga memudahkan pengkoordinasian.

Adaun kelemahan dari birokrasi weberian adalah hierarki otoritas yang formal malahan cenderung kaku, aturan dan kontrol yang terlalu rinci menyebabkan impersonality atau melupakan unsur-unsur kemanusiaan.

3.2 Saran

Dalam makalah kami ini masih banyak terdapat kesalahan baik itu berbentuk salah ketik (typo) maupun kurangnya bahan referensi untuk mengisi makalah ini, sehingga kemungkinan terdapat kurang tepatnya isi makalah maupun kesalahan isi dalam makalah ini. Maka dari itu kami mengharapkan keritik dan sarannya untuk menunjang perbaikann bagi yang ingin meneruskan pembuatan makalah kami ini.

KOLEKSI TUGASKU - MAKALAH ALAT BERAT

SIPIL TEKNIK

Arika Blogger February 03, 2020 Add Comment

Arika Blogger

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Alat berat yang kita kenal didalam ilmu teknik sipil adalah alat yang digunakan untuk membantu manusia dalam melakukan pekerjaan pembangunan suatu struktur. Penggunaan alat berat yang kurang tepat dengan kondisi dan situasi lapangan pekerjaan akan berpengaruh berupa kerugian antara lain rendahnya produksi, tidak tercapainya jadwal atau target yang telah di tentukan, atau kerugian perbaikan yang tidak semestinya. Oleh karena itu sebelum menentukan tipe dan jumlah peralatan dan attachmentnya, haruslah dipahami fungsi dan aplikasinya. Terdapat beraneka macam alat yang sering di gunakan dalam pekerjaan konstruksi, tetapi yang akan dibahas dalam makalah ini hanya alat-alat yang umum digunakan untuk pekerjaan konstruksi saja. Adapun alat-alat yang akan di bahas tersebut adalah hasil survei terhadap Proyek Jalan Nasional Pembangunan Underpass Simpang Tugu Ngurah Rai dan Pembangunan Pusat Oleh-oleh KRISHNA. Yaitu antara lain : Tower Crane, Excavator, Dump Truck, Bulldozer.

Dewasa ini penggunaan alat berat merupakan factor penting di dalam proyek-proyek konstruksi dengan skala yang besar. Pemilihan alat berat dilakukan pada tahap perencanaan, dimana jenis, jumlah, dan kapasitas alat serta fungsi merupakan factor-faktor penentu. Untuk itu maka alat berat dapat di klasifikasikan secara fungsional dan operasional alat berat.

1.2. Rumusan Masalah

a. Apa saja yang dimaksud dengan alat berat Tower Crane, Excavator, Bulldozer dan Dump Truck ?

b. Bagaimana cara menghitung produktivitas alat berat Tower Crane, Excavator, Bulldozer dan Dump Truck ?

c. Bagaimana cara menentukan Analisa Harga satuan alat berat Tower Crane, Excavator, Bulldozer dan Dump Truck ?

d. Bagaimana dengan RAB pengunaan alat di proyek tersebut ?

1.3. Tujuan dan Manfaat

a. Mengetahui pengertian masing-masing alat berat.

b. Mengetahui kondisi real alat berat di lapangan proyek.

c. Membuka wawasan mengenai alaat berat.

d. Dapat menghitung produktivitas alat berat.

e. Menentukan harga satuan dan RAB.

f. Mengetahui waktu total penggunaan alat.

Tambah ILMU Kayu kalian >>> ILMUTEKNIK : Jenis - Jenis Kayu yang Banyak Digunakan pada Bangunan di Indonesia

1.4. Deskripsi Masing-Masing Alat

A. Tower Crane

Tower Crane adalah alat yang digunakan untuk mengangkat material secara vertical dan horizontal ke suatu tempat yang tinggi pada ruang gerak yang terbatas. Tipe crane dibagi atas cara crane tersebut berdiri, yaitu crane yang berdiri bebas (free standing crane), crane di atas rel (rail mounted crane), crane yang ditambatkan pada bangunan (ted-in tower crane), dan crane panjat (climbing crane).

Bagian dari crane ini adalah mast (tiang utama), dan counter jib, couterwight, trolly, dan tie ropes. Mast merupakan tiang vertical berdiri atas base atau dasar. Jib merupakan tiang horizontal yang panjangnya ditentukan berdasarkan jangkauan yang diinginkan. Counter jib adalah tiang penyeimbang. Pada counter jib dipasangkan counter weight sebagai penyeimbang beban. Trolley merupakan alat yang bergerak sepanjang jib yang digunakan untuk memindahkan material secara horizontal dan pada trolley tersebut dipasangkan hook atau kait. Kait dapat bergerak secara vertical untuk mengangkat material. Tie roper adalah kawat yang berfungsi untuk menahan jib supaya tetap dalam kondisi klurus 90˚ terhadap tiang utama. Pada bagian atas tiang utama sebelum jib terdapat ruang operator dan di bawah ruang tersebut terdapat sleewing ring yang berfungsi untuk memutar jib. Selain itu juga terdapat climbing device yang merupakan alat untuk menambah ketinggian crane.

B. Excavator

Excavator (Mesin pengeruk) adalah salah satu alat berat yang terdiri dari mesin di atas roda khusus yang dilengkapi dengan lengan (arm), alat pengeruk (bucket), keranjang dan rumah rumah dalam sebuah wahana putar dan digunakan untuk penggalian (akskavasi). Biasanya digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan berat berupa penggalian tanah yang tidak bisa dilakukan secara langsung oleh tangan manusia. Pengertian ini didasarkan dari asal-usul excavator yang diciptakan sebagai alat penggali tanah untuk membangun rel kereta api, serta dari kata “excavation” yang berasal dari bahasa Inggris yang berarti “pengggalian” atau mesin penggali.
Di Indonesia, excavator lebih sering disebut Bego atau Beko, namun sebenarnya excavator bukan berarti bego. Kata bego berasal dari bahasa Inggris dari kata “Backhoe”, yaitu excavator mini yang ditempelkan pada bagian belakang mesin traktor, seperti backhoe loader atau mesin traktor lainnya Rumah rumah diletakan diatas kereta bawah yang dilengkapi Roda rantai atau Roda.

Ekskavator kabel menggunakan Winch dan Tali besi untuk bergerak. Ekskavator kabel adalah perkembangan alami dari Penggaruk Uap dan sering disebut Power shovel. Semua gerakan dan fungsi dari ekskavator hidrolik menggunakan aksi cairan hidrolik , dengan silinder hidrolik dan motor hidrolik. Dikarenakan pengaktifan secara linear oleh silinder hidrolik, maka mode operasi mereka berbeda dengan ekskavator kabel.

Berikut dibawah ini penggunaan alat excavator :

Menggali parit, lubang, pondasi bangunan
Penanganan Material
Memotong semang dengan alat khusus
Pekerjaan kehutanan
Penghancuran
Perataan tanah
Angkut berat
Pertambangan,terutama Pertambangan pit terbuka
Pengerukan sungai
Menancapkan Batang pondasi
Tipe ekskavator
Excavator kompak
Excavator dragline
Long reach excavator
Steam shovel
Power shovel
Suction excavato

Tambah ILMU Kayu kalian >>> ILMUTEKNIK : Jenis - Jenis Kayu yang Banyak Digunakan pada Bangunan di Indonesia

C. Dump Truck

Dump truck (dump truk) adalah kendaraan jenis yang digunakan untuk mengangkut bahan material seperti pasir, kerikil atau tanah untuk keperluan konstruksi. Dump truck dapat memindahkan material pada jarak menengah sampai jarak jauh (500 meter – up). Isi muatannya diisikan oleh alat pemuat, sedangkan untuk membongkar muatannya alat berat ini dapat bekerja sendiri dengan mengangkat bagian bak dengan menggunakan teknologi hidrolik.

Secara umum, dump truk dilengkapi dengan bak terbuka yang dioperasikan dengan bantuan hidrolik, bagian depan dari bak itu bisa diangkat keatas dan bagian belakang bak berfungsi sebagai engsel atau sumbu putar sehingga memungkinkan material yang diangkut bisa melorot turun ke tempat yang diinginkan. Dump truck biasa digunakan dalam industri pertambangan untuk memindahkan material hasil tambang ataupun material tanah. Kapasitas sebuah Off-Road Mining Dump Truck ditentukan oleh kapasitas dump body-nya.

Jenis-Jenis Dump Truck
Kendaraan alat berat dump truck terdiri dari dua golongan jika ditinjau dari besar muatannya

On High Way Dump Truck (muatan dibawah dari 20 m3)
Off High Way Dump Truck (muatannya diatas 20 m3)

Berdasarkan ukuran muatan:
1. Ukuran kecil
Memiliki kapasitas angkut maksimum 25 ton.
2. Ukuran sedang
Memiliki kapasitas 25 sampai 100 ton.
3. Ukuran besar
Kapasitas muatannya lebih dari 100 ton

D. Bull dozer

Bulldozer adalah traktor yang mempunyai traksi besar. Unit ini dapat melakukan pekerjaan menggali, menggusur, meratakan,menarik dan dapat dioperasikan pada medan yang berlumpur, berbatu, berbukit dan di daerah yang berhutan. Pada saat pembukaan lahan pertambangan yang baru, maka unit bulldozer inilah yang pertama kali diterjunkan untuk proses land clearing.

Pekerjaan yang dilakukan oleh unit bulldozer ini seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini.

Pada gambar sebelah kiri ditunjukkan, pekerjaan unit saat melakukan pemotongan tanah yang mempunyai structure yang keras (cutting hard ground).

Kemudian pada gambar sebelah kanan ditunjukkan posisi saat pekerjaan dozing (mendorong) material tanah yang akan dipindahkan.

Tambah ILMU Kayu kalian >>> ILMUTEKNIK : Jenis - Jenis Kayu yang Banyak Digunakan pada Bangunan di Indonesia

Untuk gambar di sebelah kiri, ditunjukkan posisi unit saat melakukan smoothing operation (perataan permukaan tanah).

Kemudian untuk gambar kanan, ditunjukkan pekerjaan unit saat merobohkan pohon saat melaksanakan proses land clearing.

BAB 2

ANALISIS DATA SURVEY

2.1. Analisis Penggunaan Alat

Survey alat berat di PT Tunas Jaya. Proyek pembangunan krisna oleh-oleh

1. Alat berat yang di gunakan pada proyek krisna oleh-oleh

a. Excavator

b. Forklift

c. Tower crane ( mengangkat barang-barang dan material ke lantai first, second and third) januari-juli 500 juta /bulan. Nyewa sekalian operatornya ada 2 shif

Kerusakan ditanggung yang memiliki alat. Tc menggunakan jenset

Jenis TC 2500 kpa tc 45 meter. Beban maksimal 3 ton . kerja tower crane sepanjang yang dibutuhkan pada kegiatan proyek. Paling berat yang pernah diangkat beban 1,75 ton.

48 are luas proyek dan 5 lantai.

Awalnya tower crane sempat mengalami kendala pada mesin. Namun secepatnya diperbaiki oleh pemilik tower crane. Tc thn 1986 buatan prancis. Tc yang digunakan hanya 1 karena meminimalisir pembengkakan biaya.

d. Dump truck

e. Concrete pump. milik tunas jaya.

Tunas jaya punya devisi peralatan

2.2. Proyek Pembangunan Jalan Nasional,

Pembangunan underpass simpang tugu ngurah rai.

Jenis-Jenis alat berat yang dipakai :

a. Alat borpile ada 3 unit

b. Crane services (mobile) ada 3 unit juga , sudah selesai.

c. Excavator PC-78 ada 5 unit

d. Excavator PC-200 ada 3 unit.

e. Vibro roller digunakan untuk memadatkan pekerjaan aspal, jalan tersebut. Alat aspal atau produksinya AMP Asphalt Mixing Plant di Karangasem.

f. PTR – Roda karet.

g. Tandem Roller (roda besi)

h. Finisher untuk nggelar aspal, Kompressor,

i. Asphalt Sprayer. Penyemprot perekat, Asphalt Layer,

Mengebor untuk borepile sebanyak 1912 lubang. Retaining wall menggunakan borepile yang dijajar. Ada 2 macam yaitu : Primary pile tanpa tulangan menggunakan mutu beton k-175 yang secondary pile menggunakan besi tulangan mutu beton k-350. Alat berat rental dari PT. Brahmana. Untuk bore pile nya dari Jakarta yaitu PT. Trocon internusa.Bahan bakar solar di supply dari ownernya, dan termasuk operator.

Waktu pelaksanaan proyek dengan kontrak dari bulan 26 September 2017 sampai 20 oktober 2018. Tahapan penggunaan alat. Pengeboran sudah menggunakan excavator untuk membuang alat galian. Vibro roller digunakan ketika memulai pekerjaan timbunan untuk badan jalan dimulai dari bulan April.

Pertengahan November memulai pekerjaan borepile. Kerja pun ada yang di malam hari dari jam 02.00 – 06.00.Pelaksanaan proyek juga harus memperhatikan KKOP. Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan.

Proyek terbagi menjadi dua pekerjaan trowongan dan pekerjaan jalan. Pekerjaan trowongan banyak menggunakan dozer loader weider. Untuk pekerjaan jalan alatnya lengkap. Untuk scope pekerjaan underpas sendiri ada excavator, alat Bor ada dua untuk pengeboran dan untuk membuat dinding penahan underpassnya. Proyeknya juga ada dump truck ada vibro roller. Alat alat kecil juga banyak yang berkaitan dengan pekerjaan besar ada truck mixer ada batching plant ada concrete pump. Jadwal Penggunaan Alat dan Manajemen :

· Penggunaan Alat berat aspal simultan dari januari hingga akhir agustus 2018

· Alat bor jadwalnya dari November 2017 sampai mei 2018

· Penggunaan excavator dari awal hingga agustus 2018

· Pekerjaan beton. Batching plant, Concrete pump, Truck Mixer, Dump Truck dari November – Desember.

· Pejabat yang menangani urusan alat berat ada Supervisior dari Adhi Karya. Untuk di semua bagian pekerjaan.

· Untuk Produktivitas alat karena proyek di target penggunaan 2 operator hingga 18 jam.

· Penambahan / pengurangan alat maupun sumberdaya bergantung dari tiap tiap capaian pekerjaan dalam bulan maupun mingguan.

· Biaya perawatan ditanggung oleh pemilik alat.

· Maintenance perjam nya rutin diganti oli dan telah diawasi. Alat berat juga dilengkapi SOP dan SIA SIO. ( Surat Ijin Alat dan Surat Ijin Operasional )

Tambah ILMU Kayu kalian >>> ILMUTEKNIK : Jenis - Jenis Kayu yang Banyak Digunakan pada Bangunan di Indonesia

BAB 3

METODE ANALISA BIAYA

3.1. Tower Crane

Harga satuan peralatan didasarkan pada biaya tahunan peralatan yang disebut harga sewa peralatan persatuan waktu, biaya operasional peralatan, serta biaya mobilisasi dan demobilisasi peralatan.Data Operasional PeralatanTower Crane, type ST60/15 dengan radius 60 m Genset, dengan standard mesin 150 KVA. Data Harga Sewa Peralatan :

· Biaya Mobilisai dan Demobilisasi (Bali)

= Rp. 50.000.000,00 / unit

· Harga sewa Tower Crane

= Rp. 90.000.000,00/ bulan

· Harga Pondasi Tower Crane + angkur

= Rp. 130.000.000,00/ unit

· Biaya operator (2 Orang)

Rp.8.500.000,00/ bulan

· Harga oli

= Rp. 28.000,00/ liter

· Harga sewa Genset

= Rp. 60.000.000/ bulan

· Harga bahan baker

= Rp. 5.150,00/ liter

a. Perhitungan Biaya Produksi

Harga Sewa Tower Crane :

Dengan asumsi :

1 hari = 8 jam ( tanpa lembur )

1 bulan = 25 hari , maka 1 bulan

= 25x8 = 200 jam

· Harga sewa tower crane

= Rp 90.000.000,- / bulan

200 jam

= Rp 450.000,-/jam

· Harga sewa genset

= Rp 60.000.000,-/ bulan

200 jam

= Rp 300.000,-/ jam

Maka harga ssewa peralatan adalah :

= Rp 450.000,- / jam

= Rp 300.000,- /jam +

=Rp 750.000,- / jam

b. Biaya Operasional Peralatan

· Biaya bahan bakar

Kebutuhan bahan bakar

=FOM x FW x PBB x KM

Dimana :

§ FOM : Faktor Operasi Mesin ( asumsi mesin bekerja optimal 80 % = 0.8)

§ FW : Faktor Waktu (asumsi kerja 1 jam = 50 menit dengan 0,83

§ PBB : Pemakaian Bahan Bakar , untuk pemakaian solar = 0,2 lt / jam

§ KM : Kekuatan Mesin 55 KVA

Maka :

Kebutuhan Bahan Bakar

= 0,8 x 0,83 x 0,2 x 55

= 7,304 lt / jam

=Kebutuhan Bahan Bakar x Harga Bahan Bakar /lt

= 7,304 x Rp 5.150,-

= Rp 37.615,- / jam

· Biaya pelumas

§ g = Banyaknya Minyak pelumas yang digunakan

§ KM = Kekuatan Mesin

§ F = Faktor (0,8 x 0,83)

§ c = Isi dari Carter Mesin (200 lt )

§ T = Selang waktu pergantian ( 40 jam)

= 5,18 lt / jam

= Banyak pemakaian pelumas x Harga pelumas / lt

= 5,18 x Rp 28.000,-

= Rp 145.040,- /jam

Maka harga operasional peralatan adalah :

= Rp 37.615,- / jam

= Rp 145.040,- /jam +

=Rp 182.655,- / jam

c. Biaya Operator

Biaya operator = Rp.8.500.000,

200 jam

= Rp 42.500 / jam

Maka biaya Tower Crane perjam

1) Sewa Peralatan =Rp 750.000

2) Biaya Operasional =Rp 182.655

3) Biaya Operator = Rp 42.500 +

Rp 975.155 /jam

3.2. Excavator

Data primer adalah data yang didapatkan melalui hasil pengamatan di lokasi galian yaitu:

Tabel 1. Data Primer di Galian

	No	Uraian	Volume	Waktu	Biaya	Keterangan

1		Waktu CM		25		Detik
2		Volume galian	28000 m³			Per- block
3		Waktu kerja		8 jam		Per-hari
4		Biaya trailer		Rp.2000.000		Pulang pergi
5		Biaya sewa alat			Rp.150.000	Per –jam
6		Biaya solar			Rp.161.500	Per-jam
7		Upah operator			Rp.250.000	Per-hari
8		Upah kenek			Rp.100.000	Per-hari

Sumber: Hasil Penelitian, 2014
Data Sekunder
Tabel 2. Data Sekunder Galian

	No	Uraian		Volume		Keterangan
1		Kapasitas bucket		1,2 m3		Munjung
2		Koefisien bucket		0,80%		Kering
3		Konversi material		0,15%		Tanah
4		Efesiensi alat		0,78		Sedang

Tabel 3. Spesifikasi Excavator pada Galian

No	Uraian	Nilai	Keterangan
1	Merk excavator	Ls	Kobelco
2	Tahun pembuatan	Ls	2012
3	Excavator PC	200
4	Kapasitas bucket	1	M³
5	Bahan bakar		Solar
6	Warna excavator		Hijau

Tambah ILMU Kayu kalian >>> ILMUTEKNIK : Jenis - Jenis Kayu yang Banyak Digunakan pada Bangunan di Indonesia

Biaya Excavator pada Galian

Untuk mengetahui biaya yang diperlukan untuk menggali material tanah pada galian tersebut adalah mengacu pada data-data yang didapat melalui hasil pengamatan di

lapangan, seperti di bawah ini:
a.		Biaya sewa excavator		= Rp. 150.000,- per-jam
		Dimana dalam pengoperasian atau produktifitas excavator dalam 1 (satu) hari
		adalah 8 (delapan) jam, sehingga diketahui biaya sebagai berikut:
		Biaya sewa excavator per-hari		= Rp. 150.000 x 8 jam
				= Rp. 1.200.000,-
b.		Biaya mobilisasi excavator		= Rp. 2.000.000,-
c.		Biaya Solar
		Untuk biaya solar sendiri didapatkan berdasarkan wawancara				di
		lapangan, dalam 1 jam excavator menghabiskan solar sekitar 19 liter solar.
		Sedangkan harga solar tingkat industri Rp. 8.500,- per-liter dan produktifitas
		dalam satu hari satu hari adalah 8 jam, maka diketahui:
		Biaya solar per-har i		= biaya solar x waktu pemakaian
				= (19 liter x Rp. 8.500,- x 8 jam)
				= Rp. 1.292.000,-
d.		Biaya upah operator per-hari		= Rp. 250.000,-
e.		Biaya upah kenek per-hari		= Rp. 100.000,-
			Dari perhitungan di atas dapat diketahui kebutuhan biaya excavator
	pada galian, seperti yang tertuang pada			Tabel 4.5 dibawah ini:
Tabel 6. Daftar Harga Galian
		No	Uraian	Harga (Rp)	Keterangan

		1	Biaya sewa excavator	1.200.000	per-hari
		2	Biaya solar	1.292.000	per-hari
		3	Upah operator	250.000	per-hari
		4	Upah kenek	100.000	per-hari

			Jumlah	2.842.000	Per-hari

Sumber: Hasil Penelitian,2014

Jadi total biaya per-hari untuk pekerjaan galian adalah

Rp. 2.842.000,- (dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Dalam proses pengalian ini membutuhkan waktu 16 hari, maka didapat nilai biaya sebagai berikut:

Biaya penggalian 16 hari = total biaya perhari x waktu sewa

= Rp. 2.842.000,- x 16 hari

= Rp. 45.720.000,-

maka untuk perhitungan total biaya galian adalah sebagai berikut:

Total biaya galian = total biaya 16 hari + biaya mobilisasi

= Rp. 45.720.000,- + Rp. 2.000.000,-

= Rp. 47.472.000,-

Jadi total biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan galian adalah Rp.

BAB 4

PENUTUP

4.1.Kesimpulan

Menurut Rostiyanti (2002), Tower Crane merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengangkat material secara vertikal dan horizontal ke suatu tempat yang tinggi pada ruang gerak terbatas. Disebut Tower karena memiliki rangka vertikal dengan bentuk standard dan ditancapkan pada perletakan yang tetap. Fungsi utama dari tower crane adalah mendistribusikan material dan peralatan yang dibutuhkan oleh proyek baik dalam arah vertikal ataupun horizontal. Tower crane merupakan peralatan elektromotor, artinya menggunakan listrik sebagai penggeraknya. Tenaga gerak tersebut diperoleh dari PLN maupun generator set.

Prinsip kerja tower crane berdasarkan kekuatan mesin (genset), keseimbangan beban, momen dan tegangan tarik kabel, serta sifatnya dapat berputar 360 derajat. Pada prinsipnya, tower crane merupakan pesawat pengangkat dan pengangkut yang memiliki mekanisme gerakan yang cukup lengkap yakni : kemampuan mengangkat muatan (lifting) menggeser (trolleying), menahannya tetap di atas bila diperlukan dan membawa muatan ke tempat yang ditentukan (slewing dan travelling).

Bagian Utama Tower Crane :

1. Rangka

2. Kabel Baja (Ropes)

3. Kait (Hook)

4. Pulley (Shave)

5. Drum penggulung kabel baja

6. Motor Penggerak

Penggunaan tower crane : yaitu pada tempat yang strategis tentunya, dengan memprehatikan beberapa faktor antara lain sebagai berikut :

1. Arah gerak atau lintasan tower crane sebaiknya sejajar dengan arah memanjang dari bangunan.

2. Harus tersedia ruang cukup untuk proses pemindahan.

3. Dengan ukuran tower crane yang minimum, radius dan tinggi dan dapat menjangkau 100 % area gedung.

Letak tower crane direncakan sebagai berikut :

4. Letak crane tepat ditengah – tengah bangunan dari posisi memanjang, karena pada posisi tersebut tower crane dapat menjangkau 100 % area bangunan dengan jib radius yang minimum.

5. Tower crane berada di samping kanan bangunan dari tampak utara dengan free standing setinggi 50 m supaya tidak membentur bangunan lain pada saat proses kerja.

Lampiran:

Tambah ILMU Kayu kalian >>> ILMUTEKNIK : Jenis - Jenis Kayu yang Banyak Digunakan pada Bangunan di Indonesia

Most Recent Post

1.2 Rumusan masalah

1.3 Tujuan Penulisan

2.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi birokrasi

PEMBAHASAN